Categories
Umum

Saatnya Kebun Rakyat Bertransformasi

Sarana dan prasarana pun, diakui Bambang, masih sangat perlu ditingkatkan untuk mengerek produktivitas kebun dan mengefisienkan biaya. Terkait sertifikasi ISPO, jumlah yang sudah lulus sertifikasi wajib ini masih minim. Mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra itu mengutip data Komisi ISPO, baru sekitar 12% luasan kebun perusahaan dan kelompok tani yang mengantongi sertifikat ISPO, yaitu 264 perusahaan dan 2 kelompok petani sawit. Terobosan Sertifikasi Untuk menyelesaikan masalah sertifikasi kebun rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah meng gencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sofyan Djalil, Menteri ATR/BPN mengakui, pihaknya sedang mengebut sertifikasi lahan masyarakat 5 juta bidang tahun ini dengan anggaran Rp2 triliun. Bahkan, Presiden Jokowi me minta Kementerian itu menaikkan targetnya men jadi 7 juta bidang di 2018 dan 2019 sebanyak 9 juta bidang. Khusus sertifikasi lahan perkebunan bagi petani, menurut RB Agus Widjayanto, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian ATR/BPN, tergantung cara mendapatkan lahan. Yaitu, pembukaan lahan, oper alih lahan, atau kemitraan. “Kalau melalui pembukaan lahan, tentu statusnya tanah negara. Proses haknya ada dua, penetapan atau pemberian hak. Dan, pengakuan kalau tanah itu bekas miliarder,” jelasnya pada diskusi terbatas tentang akselerasi pembiayaan kebun sawit rakyat di Jakarta, Maret silam. Petani yang memperoleh tanah dari pembukaan lahan, prosesnya melalui pemberian hak biasa atau kegiatan PTSL. “PTSL sebenarnya Proyek Nasional Agraria (PRONA) tapi mencakup seluruh bidang tanah dalam satu desa. Kita terbitkan sertifikatnya bagi yang memungkinkan. Bagi yang belum bisa diterbitkan, paling tidak kita lakukan pendaftaran dan pemetaan sehingga kita mempunyai daftar bidang-bidang tanah di satu desa,” ulas Agus. Skema sertifikasi lainnya melalui redistribusi lahan (land reform). Selain itu, ada pola bermitra dengan perusahaan perkebunan.

Petani masuk koperasi yang beranggotakan para petani plasma sehingga sertifikatnya berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai kelompok. Sementara, petani yang mengajukan sertifikat secara individu akan memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM). Yang masih menggantung hingga naskah ini diturunkan adalah sertifikasi kebun yang berada di kawasan hutan. Pihak ATR/BPN tidak bisa menerbitkan sertifikat pada kebun-kebun seperti itu. Bam bang mengimbau, kementerian terkait seperti Ling kungan Hidup dan Kehutanan, bisa merapatkan barisan guna mencari solusi. Misalnya, menghutankan kembali dengan risiko mencarikan kompensasi bagi jutaan jiwa yang bergantung pada kebun tersebut. Atau, kebun itu dikeluarkan dari kawasan hutan agar mendapat sertifikat dari BPN. “Janganlah ini dibuat abu-abu. Kalau dibuat abuabu, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan dunia internasional akan terus menyalahkan sawit Indonesia,” tandas Dirjenbun itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *